SOLUSI DAMAI ATAS TUDUHAN KEPALA ADAT KEPADA PPUI BORNEO DI TENGGARONG, KALIMANTAN TIMUR

Rapat oleh aparat di Tenggarong atas kasus tuduhan kepada Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyyah (PPUI) Borneo dengan dugaan “Perkelahian bocah” yang berujung pada ultimatum kepala adat Dayak kepada PPUI dua pekan silam tepatnya 5 Dzulhijjah 1440 H, di lanjutkan pada Selasa, 20 Djulhijjah 1440 H (20/08/19) bertempat di kantor pemerintahan Tenggarong, Kalimantan Timur.

Aparat yang ada di Tenggarong meminta kepada kedua belah pihak untuk bisa saling mengerti sebagai upaya solusi damai dari kasus yang di perkarakan.

Bahwa Pondok Pesantren ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang di akui di seluruh Nusantara apalagi berdiri di atas legalitas hak milik. Sehingga menurut hukum yang berlaku di negri ini sah tidak bisa di ganggu gugat. Demikian lah intisari yang redaksi dapatkan dari sumber koresponden yang ada di Tenggarong terkait kasus ini.

“Setingkat Presiden pun tidak berhak menutup lembaga pendidikan Islam (Pondok Pesantren) yang memiliki legalitas dan berdiri di atas tanah hak milik, apalagi saya sebagai seorang Camat”, kata pak Bimo selaku Camat Tenggarong menjelaskan.

“Kepada teman-teman ummat agama lain khusus yang ada di Tenggarong, kami sampaikan bahwa Islam ini rahmatan lil ‘alamin, selalu mendahulukan kedamaian, dan perlu kita ingat juga bahwa ummat Islam juga punya andil besar di dalam perjuangan memerdekaan negri ini. Hendaknya saling pengertian dan menjaga toleransi antar ummat beragama akan lebih baik, demi hubungan baik ke depan. Saya yakin ini karena kesalah pahaman saja, kalau mereka sudah mengerti rahmat dan kasih sayangnya Islam, insya Allah tidak akan ada lagi kasus seperti ini”, setidaknya inilah yang redaksi simpulkan dari beberapa pengurus PPUI Borneo yang ada di Tenggarong. (red, PPUI Tenggarong).

Tags:

Related Posts