KHILAFAH ADALAH JAMA’AH BUKAN NEGARA

Sejak dimaklumatkan nya Kekhalifahan milik kaum muslimin (Khilafatul Muslimin) belasan tahun yang lalu, sejak itu pula Khalifah /Amirul Mukminin Syeikh Abdul Qadir Hasan Baraja’ menghimbau kepada warga Kekhalifahan Islam ini untuk mendakwah kan Khilafatul Muslimin ini secara terbuka kepada semua kalangan, baik ummat Islam dan ormasnya, juga kepada ummat manusia yang non muslim serta aparat pemerintah. Dan seluruh perwakilan di Indonesia dan di luar negri menyambut nya, untuk melihat lebih rinci silahkan kunjungi website resmi Khilafatul Muslimin di alamat : www.khilafatulmuslimin.net.

                Demikian juga warga Khilafah yang ada di Kemas’ulan Tegal, demi menyambut himbauan Khalifah mereka menyebarkan Surat dan Nasehat dari Khalifah dan Maklumat Kekhalifahan di mesjid-mesjid sekitar. Pada tanggal 20 Juli 2018 di Mesjid Nurul Anwar, Lemah Duwur, Tegal sehabis sholat Jum’at ketika mas’ul ummah Ust. Muhammad Ali Jamroni beserta sahabat yang lain tengah membagi-bagikan selebaran, serta merta di geruduk Anshor dan Banser Tegal. Hingga ketika masa sudah banyak dan terprovokasi maka warga Khilafatul Muslimin di bawa ke Polsek Tegal. Sehingga terjadilah dialog sengit. Dihadirkan Gus Syarifudin yang mengaku pimpinan Banser Tegal, Depag setempat dan Pimpinan Nahdiyin Tegal serta jajaran kepolisian.

                Dengan ciri khas rambut gondrong dan peci hitamnya seorang yang bernama gus Syarifuddin yang mengaku pimpinan Banser Tegal dan penggiat Islam Nusantara ini, dengan nada kasar seolah mengintrogasi, menyampaikan, “Ini tuh produk ISIS pak, ini produk HTI, ini berbahaya, ini Islam apa?. Yang pertama, Isi surat yang dibagikan ini adalah beruasaha merusak tatanan NKRI yang sudah ada, konsensus yang sudah ada. Kedua, ayat Qur’an yang di tulis di surat ini ada kemungkinan surat ini akan di buang, di buat bungkus makanan, apa ini tidak melecehkan agama?. Orang yang ngebom NKRI iki pasukan orang sing koyo’ kyie (orang yang ngebom NKRI ini pasukan yang kayak begini”) …”, dengan nada kasar dan kesal.

                Gus Syarifudin melanjutkan, “Pokoknya saya minta sama kepolisian harus dikenakan pasal, saya ga mau tau, kecuali sampeyan mau tanggung resiko, besok ada apa saya gak tau”. Saya minta kalian copot pakaian kalian, kalian tobat kembali ke pangkuan ibu pertiwi, selesai urusan. Kalau ngengkel (kekeh) masih merasa bener saja, pokoknya saya minta Polri, kalau masih lepas dari Polres Tegal, saya akan minta temen-temen Anshor, Banser agar kalian di proses di tingkatan pemerintahan”. Karena Perpu Ormas sudah ada, setelah dibubarkannya HTI, kenapa dibubarkan, karena ada upaya makar membuat negara dalam negara”. Kalian menganggap Pancasila itu Thagut kah, kalian anti dengan Pancasila dan tidak mau hormat bendera”.

                Ust. Ali Jamroni dari Khilafatul Muslimin, masul ummah Tegal menyampaikan, “Khilafatul Muslimin ini tidak membuat negara, karena Khilafah sendiri itu adalah sebuah jama’ah (Al Jama’ah) sebagai wadah ummat Islam bersatu yang rahmatan lil ‘alamin, sebagai bentuk melaksanakan perintah Allah bersatu dalam rangka ibadah, jadi salah kalau kami dianggap membuat negara dalam negara. Tentang Pancasila setau saya Pancasila adalah dasar negara NKRI ini dengan sistem demokrasinya, kalau saya warga negara ini untuk apa saya anti dengan Pancasila, kami tidak anti karena kami tidak ada anti-anti”.

                Ketika di paksa untuk hormat bendera, Ust. Ali Jamroni menegaskan, “saya ini warga biasa yang tidak digaji sama pemerintah, saya tidak ada kepentingan nya untuk hormat bendera. Bapak-bapak saja yang di gaji tidak setiap hari hormat bendera pasti ada jadwalnya, apalagi saya yang tidak di gaji. Lagian tidak melanggar hukum kan kalau tidak hormat bendera, apalagi saya tidak ada kepentingannya”.

                Pimpinan Nahdiyin yang dihadirkan di Polres sempat menyampai kan, “Kholifah itu hanya ada empat, setelahnya adalah kerajaan. Khalifah selain dari yang empat itu tidak sah, sudahlah kalian itu ndak usah mecem-macem, ikut saja yang sudah ada ke Nahdiyin”.

                “Setau saya fakta sejarah mengatakan Khalifah itu sampai pada kekhalifahan Utsmaniyyah di Turki ada lebih dari seratus orang. Kalau bapak berpendapat seperti itu ya silahkan. Kemudian kalau Rasulullah dan para sahabatnya pernah memperjuangkan Islam atas nama Nahdiyin maka sekarang juga saya akan ikut”. Tegas Ust. Ali Jamroni yang kemudian pimpinan Nahdiyin tersebut marah besar dan keluar ruangan. 

                Dilanjutkan dari Depag, beliau menyampaikan, “Kalian membawa Khilafah di Indonesia itu tidak benar, berarti sampeyan itu berusaha membangun negara dalam negara, itu subversif mas !.

                “Baik kalau bapak berpendapat seperti itu, saya mau tanya kalau Khilafah adalah negara, kalau Indonesia kan kita sama-sama tau batas teritorialnya, sebelah barat berbatasan dengan malaysia, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan berbatasan dengan Timor Leste. Kalau negara yang di pimpin Khalifah Abu Bakar Ash Shidiq batas teritorialnya mana ya pak ?” tanya Ust. Ali Jamroni yang kemudian dia tidak bisa menjawabnya. Mengenai Subversif yang saya tau kalau orang-orang menerjemahkan Khilafah adalah sebuah negara, sementara kami meyakini bahwa Khilafah adalah sebuah jama’ah wadah bersatu ummat Islam dalam rangka ibadah. Dan negara di dalam undang-undangnya menjamin kebebasan pemeluk agama untuk melaksanakan secara bebas agama yang di yakininya”, kata mas’ul Ummah Tegal.

                Point maklumat kekhalifahan yang ke 4 (empat), “Jama’ah /Khilafatul Muslimin ini cinta akan kedamaian dan tidak akan melancarkan permusuhan apalagi peperangan terhadap golongan manapun, kecuali hanya berkewajiban membela diri dari serangan kelompok /golongan yang memeranginya”. Di negri NKRI ini adalah negri demokrasi yang menjamin warganya untuk melaksanakan agamanya sebebas-bebasnya dan tidak boleh memaksakan kehendak”. Wallahu a’lam.

Related Posts